TENTANG
REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA
GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

“ REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA, GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT” REVITALISASI MENGANDUNG ARTI MENJADIKAN SESUATU MENJADI VITAL, BERMANFAAT ATAU PENTING KEMBALI DENGAN MEMBERIKAN SENTUHAN-SENTUHAN BARU.

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI POLRI INI ADA 10 (SEPULUH ) PROGRAM PRIORITAS YANG AKAN KITA LAKSANAKAN KEDEPAN, DENGAN BEBERAPA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA : MERUPAKAN PROGRAM YANG MENJADI SOROTAN DAN PERHATIAN MASYARAKAT
KEDUA : PROGRAM-PROGRAM YANG MENGALAMI KENDALA DAN BANYAK PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANNYA DI LAPANGAN.
KETIGA : MERUPAKAN LANDASAN BAGI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
KEEMPAT : PROGRAM YANG DITENTUKAN BUKAN MERUPAKAN PROGRAM BARU, NAMUN PERLU DILAKUKAN REVITALISASI( PENGUATAN).

10 PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT YAITU:
  1. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL.
  2. MENINGKATKAN PEMBERANTAS PREMEN,KEJAHATAN JALANAN,PERJUDIAN, NARKOBA,ILLEGAL LOGGING,ILLEGAL FISHING,ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICKING DAN KORUPSI.
  3. PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR, MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN SATUAN ANTI TEROR TNI DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ( BNPT).
  4. PEMBENAHAN KINERJA RESERSE DENGAN MELANJUTKAN PROGRAM” KEROYOK RESERSE” MELALUI PENINGKATAN KOMPENTISI PENYIDIK.
  5. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU.
  6. MEMBANGUN KERJA SAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM).
  7. MEMPERCEPAT PERUBAHAN BUDAYA POLRI DENGAN MEMACU PERUBAHAN POLA PIKIR ( MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET ) POLRI.
  8. MENGGELAR SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN ( SPK) DI BERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK.
  9. MENGEMBANGKAN LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE).
  10. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU SERTA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014.
AGAR PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIINGINKAN, MAKA PELAKSANAAN DIBAGI KE DALAM PENTAHAPAN WAKTU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2013. PENTAHAPAN SESUAI DENGAN TINGKAT PRIORITAS BERDASARKAN TINGKAT MANFAAT DAN PERHATIAN MASYARAKAT. TERBAGI 4 (EMPAT) PERIODE WAKTU DIIMPLEMENTASIKAN SECARA BERLANJUT, SELARAS, BERKESINAMBUNGAN DAN SIMULTAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TAHAP KESATU, 100 HARI PERTAMA ( NOVEMBER 2010 S/D JANUARI 2011 ); MELIPUTI :
a. PENGUNGKAPAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS MENONJOL;
b. MENINGKATKAN PEMBERANTASAN TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, YAITU PREMAN, KEJAHATAN JALANAN,PERJUDIAN DAN NARKOBA, SERTA KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA YAITU ILLEGAL LOGGING,ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING, HUMAN TRAFFICING DAN KORUPSI;

2. TAHAP KEDUA, PEBRUARI-DESEMBER 2011, MELIPUTI :
a. PENGUATAN KEMAMPUAN DENSUS 88 ANTI TEROR MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN SATUAN ANTI TEROR TNI DAN BNPT;
b. PEMBENAHAN KINERJA RESERSE DENGAN MELANJUTKAN PROGRAM “ KEROYOK RESERSE “ MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PENYIDIK;
c. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YANG BARU;
d. MEMBANGUN KERJASAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAM;

3. TAHAP KETIGA, JANUARI – DESEMBER 2012, MELIPUT :
a. MEMPERCEPAT PERUBAHAN BUDAYA POLRI DENGAN MEMACU PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET ) POLRI
b. MENGGELAR SPK DIBERBAGAI SENTRA KEGIATAN PUBLIK:
c. LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK ( LPSE );

4. TAHAP KEEMPAT, JANUARI – DESEMBER 2013, YAITU :
MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TERPADU DAN PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014

DARI KEEMPAT TAHAPAN TERSEBUT DI ATAS,PRINSIPNYA IMPLEMENTASI REVITALISASI TERFOKUS PADA PROGRAM MASING-MASING DENGAN KURUN WAKTU YANG TELAH DITARGETKAN,SETIAP TAHAPAN TIDAK TERHENTI PADA TAHUN YANG DITETAPKAN TETAPI TERUS BERLANJUT, SELARAS, BERKESINAMBUNGAN DAN SIMULTAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013.DENGAN HARAPAN TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG MENAMPILKAN SOSOK ANGGOTA POLRI YANG LEBIH BAIK” MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI POLRI GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DIPERLOKAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SELURUH JAJARAN POLRI. MULAI DARI PUNCAK PIMPINAN POLRI, SELURUH PIMPINAN SATUAN KERJA DAN SATUAN KEWILAYAHAN, SAMPAI KEPADA SELURUH JAJARAN DIBAWAHNYA.

ADAPUN 10 KOMITMEN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
  1. MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM DENGAN MENEGAKKAN HUKUM DAN SELALU BERTINDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM,MEMENUHI RASA KEADILAN DAN PEPASTIAN HUKUM;
  2. MEMASTIKAN PENUNTASAN PENANGANAN PERKARA YANG MEMENUHI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, SERTA DIINFORMASIKAN PENANGANANNYA SECARA TRANSPARAN KEPADA MASYARAKAT;
  3. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK, LEBIH MUDAH, LEBIH CEPAT,LEBIH BERKUALITAS, LEBIH NYAMAN DAN MEMUASKAN BAGI MASYARAKAT
  4. MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM BERBAGAI BIDANG YANG TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN POLRI, TERMASUK BENTUK KERJASAMA DALAM BIDANG KEAMANAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGAWASAN;
  5. MENJAGA INTEGRITAS DENGAN BERSIKAP TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, BERTANGGUNG JAWAB, TRANSPARAN DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, ETIKA DAN MORAL SERTA BERSIKAP NETRAL,JUJUR DAN ADIL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEGIATAN POLITIK;
  6. MENUNJUKKAN SIKAP KEPEMIMPINAN TELADAN YANG MELAYANI DAN MEMBERDAYAKAN BAWAHAN;
  7. BEKERJA DENGAN HATI, TULUS IKLAS DALAM TUGAS DAN PENGABDIAN SERTA MENCURAHKAN SEGENAP KEMAMPUA, PEMIKIRAN, WAKTU DAN TENAGA UNTUK KEBERHASILAN POLRI;
  8. MENERAPKAN PRINSIP REWARD AND PUNISHMENT DENGAN MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP ANGGOTA YANG BERPRESTASI SERTA MEMBERI SANKSI YANG TEGAS BAGI PERSONEL POLRI YANG MELANGGAR HUKUM, KODE ETIK DAN DISIPLIN POLRI;
  9. MENJAMIN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT KAPOLRI SEBELUMNYA, SEBAGAIMANA YANG TERTUANG PADA GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025, RENCANA STRATEGIS AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI;
  10. TAAT ASAS DAN BERLAKU ADIL, DENGAN BERSIKAP DAN BERPERILAKU SESUAI ETIKA, PROSEDUR, HUKUM DAN HAM YANG DILANDASI RASA KEADILAN.
IMPLEMENTASI REVITALISASI POLRI DIWUJUDKAN MELALUI PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS, AGAR DAPAT DIJABARKAN DAN DIOPERASIONALISASIKAN OLEH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA DITINGKAT MABES POLRI DAN SATUAN KEWILAYAHAN MULAI DARI POLDA,POLRES DAN POLSEK.

(Sumber:http://humaspoldajatim.blogspot.com/2010/11/arah-kebijakan-kapolri_28.html)


0 comments:

Poskan Komentar