gam 10Pada Februari tahun depan, negara-negara di dunia akan memperingati 100 tahun terbentuknya rezim global tentang pengawasan obat-obatan (drug control) di bawah naungan Konferensi Shanghai pada 1909. Munculnya rezim itu merupakan suatu perkembangan dari bentuk kolonialisme Barat akan kebutuhan obat pengurang rasa sakit yang berasal dari opium dan manifestasinya terhadap sosio-ekonomi masyarakat yang merupakan ‘korban’ penjajahan dan perdagangan opium, seperti yang dialami China dan India.

Manifestasi yang paling jelas terlihat dan berdampak buruk adalah meningkatnya masyarakat dunia akan penyalahgunaan opiat ( klasifikasi dari turunan opium, seperti heroin, morfin, dan candu) serta timbulnya perdagangan gelap opium karena merupakan pasar yang sangat lucrative (menggiurkan) dengan keuntungan finansial. Oleh sebab itu, muncul kesadaran dunia untuk mengelola dan mengawasi perdagangan opium untuk kepentingan medis dan pengetahuan, bukan untuk kepentingan rekreasi pribadi yang diprakarsai Konferensi Shanghai.


Selanjutnya, secara perlahan pengawasan obat-obatan mulai tertuang dalam perjanjianperjanjian internasional yang berawal dari Konvensi Den Hag (1912). Perlahan juga perjanjianperjanjian pengawasan obat-obatan, khususnya narkotika mulai di-broker (dikembangkan) organisasi internasional, seperti Liga Bangsa- Bangsa (LBB) setelah Perang Dunia pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia kedua.

Saat ini terdapat tiga perjanjian internasional yang berada di bawah naungan PBB dan ditaati negara-negara anggota PBB, yakni Single Convention on Narcotic Drugs (1961 yang diamendemen dengan Protokol 1972), UN Convention on Psychotropic Substances (1971), dan UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988). Ketiga konvensi internasional tersebut merupakan dasar hukum internasional dari rejim pengawasan obat-obatan internasional yang, antara lain mengatur dan mengawasi perdagangan legal narkotika, psikotropika dan terakhir prekursor, yakni zat-zat kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika dan psikotropika. Tidak luput pula sejak 1960-an terbentuk lembaga internasional yang disebut International Narcotics Control Board (INCB) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ketiga konvensi dimaksud.

Hasil yang dicapai

Ketika menilik lebih jauh hasil yang telah dicapai berdasarkan laporan tahunan Kantor PBB untuk Obat- Obatan dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime atau disingkat U N O D C ) disebutk a n bahwa p r o duksi opium global telah turun 78% antara periode 1 9 0 6 / 1 9 0 7 dan 2 0 0 7 .

Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim pengawasan obat-obatan global berhasil menahan (contain) masalah narkoba terhadap 0,6% dari seluruh populasi dewasa dunia (umur 15-64 tahun), yakni sebesar 25 juta orang. Bila dibandingkan dengan produksi tembakau yang tidak diawasi, narkoba ‘hanya’ merenggut sebanyak 200.000 nyawa per tahun dan tembakau sebanyak 5 juta. Argumen itu menunjukkan bahwa eksistensi sistem pengawasan global dapat ‘menahan’ laju pertumbuhan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, argumen lain menunjukkan bahwa rezim pengawasan global juga mendapat dukungan (universal adherence) yang cukup berarti dari negara-negara anggota PBB. Konvensi PBB mengenai narkoba (1961) telah diratifikasi 186 negara sebesar 96% dari total 192 negara-negara anggota PBB. Konvensi PBB mengenai psikotropika (1971) telah diratifikasi 183 negara dan Konvensi PBB mengenai pengedaran gelap narkoba dan psikotropika (1988) juga telah diratifikasi 182 negara. Tunduknya negara-negara terhadap ketiga instrumen internasional memperlihatkan suatu sisi ketaatan yang signifikan terhadap instrumen-instrumen global lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi ketiga instrumen tersebut, ketimbang dengan instrumen internasional lainnya, antara lain terkait dengan masalah terorisme ataupun nuklir. Terhadap masalah narkoba Indonesia telah melengkapi kewajiban internasionalnya, walaupun masalah pelaksanaan atau implementasi terhadap ketiga instrumen narkoba tersebut Indonesia belum sepenuhnya dijalankan, seperti mengkriminalisasikan diversifikasi prekursor.

Namun, di balik kesuksesan dalam upaya containment terhadap suplai narkoba dan psikotropika, serta tingginya tingkat kepatuhan negara-negara terhadap konvensi-konvensi PBB terkait dengan pengawasan obat-obatan, UNODC menilai, terdapat lima unintended consequences dari kebijakan containment yang dijalankan. Pertama, masih banyaknya sindikat kejahatan ataupun kejahatan terorganisir yang tergiur untuk mengendalikan pasar gelap obat-obatan terlarang. Kedua, terjadinya policy displacement dalam masalah narkoba di mana kebijakan publik lebih banyak terarah pada public security ketimbang public health. Contoh kedua erat sekali dengan pemahaman di negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang melihat masalah narkoba sebagai masalah penegakan hukum ketimbang masalah kesehatan. Ketiga, terjadinya geographical displacement yang diakibatkan efek balon, ketika upaya containment di satu wilayah dapat menyebabkan pembengkakan pada wilayah lain. Sebagai contoh, penurunan penanaman gelap di wilayah Segitiga Emas mengakibatkan peningkatan penanaman gelap di Golden Crescent (wilayah Bulan Sabit Emas). Keempat, terjadinya substance displacement dengan perubahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan di mana suatu zat yang di-contain akan berpindah ke zat lain yang memiliki psikoaktif efek yang sama dan tidak secara ketat diawasi ataupun sulit diawasi seperti penyalahgunaan kokain yang berpindah dengan menggunakan amfetamin. Kelima, permasalahan negara dalam menghadapi penyalahgunaan obatobatan. Hal itu terkait erat dengan upaya negara untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan obat-obatan.

Pendekatan berimbang

Jika dilihat dari argumentasi UNODC dengan mempertimbangkan aspek suplai dan permintaan, tiga permasalahan yang disebutkan sebelumnya, seperti masalah pasar gelap narkoba, substance displacement dan geographical displacement merupakan permasalahan narkoba yang bisa ditanggulangi melalui pendekatan pengurangan suplai atau dikenal dengan supply reduction yang sarat dengan pendekatan penegakan hukum. Masalah policy displacement dan masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah narkoba yang bisa ditanggulangi melalui pendekatan pengurangan permintaan, atau lazim dikenal dengan demand reduction, seperti pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Namun, perlu disadari ketiga konvensi internasional terkait dengan pengawasan obat-obatan lebih banyak menekankan pada aspek supply reduction, sedangkan masalah demand reduction merupakan tanggung jawab dari tiap-tiap negara.

Perlu dicatat bahwa di dalam sistem PBB sendiri sudah diupayakan untuk mengarus-utamakan pendekatan demand reduction yang dimulai dengan munculnya istilah comprehensive multidisciplinary outline (CMO) yang disahkan pada Konferensi Internasional Penyalahgunaan Narkoba dan Pengedaran Gelap pada 1987. CMO itu sendiri merupakan gagasan untuk mengintegrasikan supply reduction dan demand reduction sebagai suatu pendekatan yang komprehensif dan berimbang. Lebih lanjut lagi, pada 1998 telah dikeluarkan Guiding Principles on Drug Demand Reduction yang disahkan sesi khusus sidang majelis umum PBB yang juga menekankan pada pendekatan komprehensif dan berimbang serta memajukan isu demand reduction sebagai upaya untuk mencegah, mengobati, merehabilitasi, serta mencegah dampak buruk terhadap kesehatan dan sosial dari penyalahgunaan narkoba. Guiding principles itulah yang sampai sekarang merupakan dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk melaksanakan program dan strategi demand reduction nasionalnya.

Namun, setelah 10 tahun disahkannya guiding principles dimaksudñpada kenyataannya demand reduction belum mendapat perhatian yang layak. UNODC menilai bahwa hal itu disebabkan karena guiding principles tidak mengikat, seperti ketiga konvensi internasional yang terkait dengan pengawasan narkoba dan kecenderungan negara-negara untuk melaksanakan kewajibankewajiban traktatnya saja. Selain itu, pada saat ketiga konvensi dibentuk, masalah kesehatan belum mencapai taraf yang memprihatinkan, seperti sekarang ini baik dengan adanya HIV/ AIDS maupun penyakit menular lainnya dan keterkaitannya dengan penyalahgunaan obatobatan. Hal itulah yang mendasari pemikiran UNODC agar masalah narkoba dikembalikan pada fitrahnya, yakni sebagai masalah kesehatan publik. Dalam hal ini, maka UNODC menawarkan suatu pendekatan komprehensif dengan melaksanakan program supply reduction dan demand reduction secara bersamaan, yakni pertama, tegakkan hukum dengan tetap mengacu pada ketiga konvensi, kedua, cegah penyalahgunaan obat-obatan, ketiga, obati dan rehabilitasi penyalah guna obat-obatan, dan keempat, mengurangi dampak buruk akibat dari penyalahgunaan obat-obatan pada komunitas berisiko terbatas yang berujung pada kebijakan abstinensi.

Bila dilihat kembali, yang ditawarkan UNODC tidak lain adalah hal yang sama dan pernah dikumandangkan CMO (1987) serta guiding principles (1998). Hanya kali ini UNODC merangkai pendekatan berimbang dengan pendekatan yang mengedepankan aspek kesehatan publik serta aspek hak asasi manusia untuk mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Hal itu dilihat dari pendekatan UNOD untuk menengarai pengobatan dan rehabilitasi penyalah guna narkoba sebagai upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruk akibat dari penyalah guna obat-obatan. Konsekuensinya muncul paradigma baru, yakni dengan melihat penyalah guna obat-obatan sebagai korban (victim) yang membutuhkan perawatan serta munculnya pendekatan-pendekatan baru yang masih kontroversial di percaturan dunia internasional, seperti harm reduction yang, antara lain menyangkut langkah pemberian jarum suntik bersih agar penyalah guna narkoba tidak menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi virus HIV/AIDS, substitution treatment dengan menggantikan pola penyuntikan dengan zat-zat psikoaktif lain melalui cara oral dan distribusi kondom dalam upaya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan perilaku seks bebas.

Indonesia, sebagai salah satu anggota PBB, tentunya harus menghormati kebijakan yang telah disepakati. Hanya secara bijaksana tentunya dan juga harus mengkontekstualisasikan dengan nilai/norma yang berlaku di bangsa Indonesia sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan selalu melihat kepentingan manusia yang harus berujung pada berubahnya perilaku manusia itu (pecandu). Jadi singkatnya, jika saran kebijakan UNODC diimplementasikan, tolok ukur yang utama adalah memanusiakan pecandu di Indonesia.

Apakah Indonesia siap menghadapi perubahan- perubahan ini? Dengan mengubah pola kebijakan narkoba menjadi masalah kesehatan publik dan masalah HAM? Mengubah pecandu obat-obatan sebagai korban dan bukan pelaku tindak pidana? Sekiranya perdebatan ini masih perlu dilanjutkan!

Penulis : Andhika Chrisnayudhanto, Pemerhati Masalah Narkoba

(Sumber : http://mediaindonesia.com/webtorial/ycab/?ar_id=MTYxMg==)

0 comments:

Poskan Komentar