East Java Action

Sementara kasus pencurian masuk urutan kedua yakni 1.101 perkara dan kasus narkotika sebanyak 1.097. "Secara global, kasus di tahun 2011 lebih banyak dibanding tahun 2010,’’ kata Panmud Pidana PN Surabaya, M Soedi, Kamis (29/12/2011).

Jumlah kasus yang masuk di tahun 2010, total 3.572 perkara. Pada 2010, jumlah kasus narkotika yang disidangkan, juga tak sebanyak tahun 2011. Tahun lalu, perkara narkotika yang disidangkan di PN Surabaya, adalah sebanyak 865 perkara.

Yang cukup meprihatinkan, di tahun 2011, jumlah kasus pidana yang dilakukan anak-anak, juga cukup tinggi. Yakni, sebanyak 213 kasus. "Perkaranya beragam. Mulai pencurian, narkotika, maupun pencabulan. Yang pasti terdakwanya adalah usia anak-anak," kata Soedi.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikeluarkan oleh Kejari Surabaya, melalui Kasi Pidum Setyo Pranoto disebutkan selama tahun 2011 Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk 3040, sementara yang sudah tahap II sebanyak 2955 perkara.

Dari jumlah yang sudah tahap II tersebu semuanya sudah dilimpah ke PN Surabaya. "Dari jumlah perkara yang masuk didominasi perkara narkoba," tegas Setyo Pranoto.[uci/ted]

Sedangkan jumlah kasus yang diungkap polisi tahun ini mencapai 722 kasus. Naik tajam dibanding 2011 yang tercatat 551 kasus. Kasus narkoba masih didominasi tersangka berjenis kelami lelaki, yakni 848 orang. Sedangkan perempuan mencapai 64 tersangka.

Baik tersangka peremuan dan lelaki, naik dibandingkan 2010. Bahkan, perempuan yang terlibat narkoba naik dua kali lipat dari sebelumnya yang 'hanya' 28 orang. "Fakta ini cukup memprihatinkan. Karena itu kami terus mengintensifkan kegiatan pencegahan dan penindakan untuk menekan angka pengguna narkoba," tagas Suparti.

Menurut dia, terdapat peningkatan angka kasus Napza di Jawa Timur terlihat dari data latarbelakang penghuni pengguna Napza di 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kanwilhukham Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2010 sejumlah 2.464 orang naik menjadi 3.890 orang per September 2011.

Kris, pangilan akrabnya mengatakan bahwa dari data temuan itu kemudia dia bersama tim Litbang EJA melakukan sebuah penjajakan secara terbatas kepada mantan Narapidana kasus Napza di kota Surabaya. “Penjajakan ini memiliki tujuan untuk melihat dampak pemenjaraan bagi pecandu Napza”, katanya.

Menurutnya hasil penjajakan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan pada semua pihak agar ada upaya penangganan yang lebih manusia terhadap pecandu Napza yang berhadapan hukum. Ia mengungkapkan bahwa penjajakan ini disusun oleh komunitas sendiri, dimulai dari penentuan pertanyaan masalah yang melibatkan 5 mantan napi untuk menyusunnya, termasuk menentukan kriteria inklusi dan metodologi.

Pria lulusan ekonomi dari kampus UPN Surabaya ini menjelaskan bahwa responden dalam penjajakan ini sebanyak 100 orang dengan vonis kepemilikan Napza yang keluar dari masa hukuman tahun 2007 keatas. Menurut dia, hal ini untuk melihat sebelum dan setelah pengesahan UU Narkotika Tahun 2009 dengan toleransi waktu 2 tahun.

Dari 5 daftar pokok pertanyaan penjajakan yang dibuat secara sederhana (lihat grafis), menurutnya data yang cukup memprihatinkan adalah terkait biaya menjalani proses hukum. Hal ini tercatat diangka tertinggi bahwa 43,3% pecandu Napza atau keluarganya harus mengeluarkan uang sebesar lebih dari 20 juta. Angka ini kemudian disusul 23,3% mengeluarkan lebih dari 50 juta dan 16,6% lebih dari 10 juta. “Uang ini diperuntukan untuk biaya dimulai dari penangkapan hingga bebas dari Lapas” ungkapnya.

Kris yang saat ini menjadi tim advokasi EJA mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia bagi korban Napza sudah sangat memprihatinkan. Dia menambahkan tidak hanya budaya uang pada semua sistem peradilan, melainkan dampak pemenjaraan bagi pecandu Napza ini jika tidak segera diantisipasi dan dicari solusinya, maka ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi seluruh pihak yang dampaknya pada masyarakat sendiri. (RS)